IZIN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

Pengertian

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dasar Hukum

	Undang-undang No. 25 Tahun 2007 - Tentang Penanaman Modal
	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
	Peraturan Presiden No. 36 Th 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
	Peraturan Presiden No.39 Th 2014 Tentang Daftar Negatif Investasi
	Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

Syarat Administrasi

	Oleh Partisipan Asing :
	Akta Pendirian Perusahaan dalam bahasa Inggris( jika peserta asing adalah badan hukum)   Salinan paspor yang berlaku untuk individu asing (jika peserta asing adalah perorangan )
	Maksud dan tujuan perseroan (bidang usaha)
	Komposisi modal (minimal Rp.10 M ekuivalen 1jt USD)
	Nama,alamat, no telepon kantor perseroan)
	Susunan pengurus perseroan (direksi dan komisaris)
	Oleh Parsipan Indonesia :
	Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahan KEMENHUMHAM( jika peserta indonesia adalah badan hukum) Kartu Identitas untuk Individu/ktp Nomor Pokok Wajib Pajak
	Diagram alir dan uraian tentang proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku khusus industri pengolahan atau uraian/penjelasan kegiatan bisnis untuk sektor jasa.
	Surat rekomendasi dari kementrian teknis atau lembaga pemerintah lain yang terkait, jika diperlukan.Jika rekomendasi belum tersedia, perusahaan bisa mengumpulkan aplikasi investasi ke BKPM dengan menyertakan salinan aplikasi surat rekomendasi kepada kementrian teknis atau lembaga pemerintah lain yang terkait mengenai memasukkan tanda terima dari perusahaan, dan jika dalam 17 (tujuh belas) hari kerja tidak ada jawaban atau rekomendasi, BKPM akan memproses dan menerbitkan persetujuan penanaman modal. Secara khusus untuk Penangkapan Perikanan, surat rekomendasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan masih diperlukan sebelum Surat Persetujuan Penanaman Modal dikeluarkan oleh BKPM.