PERALIHAN HAK MERGER ATAS TANAH DAN SATUAN RUMAH SUSUN

Dasar Hukum

	Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
	Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
	Surat Edaran Kepala BPN No. 600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Syarat Administrasi

	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup yang memuat:
	Identitas diri. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. Pernyataan tanah tidak sengketa. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.
	Surat kuasa apabila dikuasakan.
	Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
	Fotokopi akta pendirian, pengesahan badan hukum dan akta penggabungan/peleburan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
	Sertifikat asli.
	Surat pengantar dari PPAT.
	Surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggabungan/ peleburan tersebut tidak dalam status likuidasi.
	izin pemindahan hak, jika diperlukan.
	Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah.

Prosedur

	Pemohon menyerahkan surat permohonan yang telah dilengkapi syarat administrasi pada Kantor BPN Wilayah/BPN Pusat.
	Pemohon membayar biaya pendaftaran.
	Jika dipeRIukan izin dari pejabat BPN Provinsi, maka berkas dibawa ke BPN Wilayah. Jika dipeRIukan izin dari pejabat BPN Pusat, maka berkas dibawa ke BPN Pusat.
	Petugas melakukan pencatatan dan penerbitan Sertifikat.
	Penyerahan Sertifikat kepada pemohon.