KONVERSI, PENGAKUAN DAN PENEGASAN HAK

Dasar Hukum

	Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
	Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
	Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

Syarat Administrasi

	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup yang memuat:
	Identitas diri. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. Pernyataan tanah tidak sengketa. Pernyataan tanah dikuasal secara fisik.
	Surat kuasa apabila dikuasakan.
	Fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat.
	Fotokopi SPPT PBB (surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan) tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB-BPHTB (surat setoran bea-bea perlolehan hak atas tanah dan atau bangunan)
	Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan.

Prosedur

	Pemohon menyerahkan surat permohonan yang telah dilengkapi syarat administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
	Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon.
	Pemohon membayar biaya pengukuran, pemeriksaan tanah, dan pendaftaran hak.
	Pengukuran dan pemeriksaan tanah oleh petugas (pemohon harus hadir).
	Pengumuman.
	Pembukuan hak dan penerbitan Sertifikat.
	Penyerahan Sertifikat.