WAKAF DARI TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT

Dasar Hukum

	Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
	Keputusan Bersama Menteri Negara Agama RI dan BPN No. 422/2004 Tanggal l9 Oktober 2004.
	Surat Edaran Kepala BPN No. 600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
	Surat Edaran Kepala BPN No. 500-049 Tanggal. 6 Januari 2005

Syarat Administrasi

	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup yang memuat:
	Identitas diri. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. Pernyataan tanah tidak sengketa. Pernyataan tanah dikuasal secara fisik.
	Surat kuasa apabila dikuasakan.
	Fotokopi identitas pemohon/nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
	Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat.
	Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf.
	Sertifikat asli.
	Surat pengesahan nadzir.
	Fotokopi identitas wakif (orang yang mewakafkan) yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
	Pernyataan tenggang waktu wakaf.
	Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

Prosedur

	Pemohon menyerahkan surat permohonan yang telah dilengkapi syarat administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
	Pemohon membayar biaya pendaftaran.
	Penyiapan sertifikat wakaf.
	Pencatatan dan penerbitan Sertifikat tanah wakaf.
	Penyerahan Sertifikat tanah wakaf kepada pemohon.