SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pengertian

SIUP adalah izin usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah melatui Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang/jasa di Indonesia.

SIUP dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan kekayaan bersih perusahaan, yaitu:
	SIUP Kecil adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh orang pribadi/badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya paling besar Rp 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
	SIUP Menengah adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh orang pribadi/badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya antara Rp 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
	SIUP Besar adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh orang pribadi/badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya melebihi Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Dasar Hukum

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Syarat Administrasi

Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas:
	Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan.
	Fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM.
	Fotokopi KTP pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan.
	Fotokopi NPWP perusahaan.
	Fotokopi surat izin tempat usaha (SITU) dari pemerintah daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan undang-undang gangguan (H0).
	Neraca perusahaan.

Perusahaan berbentuk koperasi:
	Fotokopi akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang.
	Fotokopi KTP pimpinan/penanggung jawab koperasi.
	Fotokopi NPWP perusahaan.
	Fotokopi surat izin tempat usaha (SITU) dari pemerintah daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan undang-undang gangguan (H0).
	Neraca perusahaan.

Perusahaan persekutuan (firma , cv, partnership)
	Fotokopi surat akta pendirian perusahaan/akta notaris yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri.
	Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan.
	Fotokopi NPWP perusahaan.
	Fotokopi surat izin tempat usaha (SITU) dari pemerintah daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan undang-undang gangguan (H0J.
	Fotokopi neraca perusahaan.

Perusahaan perorangan:
	Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan.
	Fotokopi NPWP perusahaan.
	Fotokopi surat izin tempat usaha (SITU) dari pemerintah daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan undang-undang gangguan (H0).
	Neraca perusahaan.

Prosedur

	Pemohon mengisi Formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten /Kota.
	Pemohon menyerahkan formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
	Setelah persyaratan lengkap, instansi yang berwenang mengeluarkan SIUP.