PEMECAHAN/PEMISAHAN BIDANG TANAH BADAN HUKUM

Dasar Hukum

	Undang-Undang No.5Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
	Surat Edaran Kepala BPN No. 600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
	Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
	Surat Edaran Kepala BPN No. 600-1900 Tanggal 31 Juli 2003

Syarat Administrasi

	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup yang memuat:
	Identitas diri. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. Pernyataan tanah tidak sengketa. Pernyataan tanah dikuasal secara fisik. Alasan pemecahan.
	Surat kuasa apabila dikuasakan.
	Fotokopi identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
	Sertifikat asli.
	Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
	Rencana tapak/site plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Prosedur

	Pemohon menyerahkan surat permohonan yang telah dilengkapi syarat administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
	Pemohon membayar biaya pendaftaran.
	Pengukuran (pemohon harus hadir).
	Pembukuan hak dan penerbitan Sertifikat.
	Penyerahan sertifikat kepada pemohon