HAK MILIK PERORANGAN

Dasar Hukum

	Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
	Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
	Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3/1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
	Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.
	Surat Edaran Kepala BPN No. 600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Syarat Administrasi

	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup yang memuat:
	Identitas diri. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. Pernyataan tanah tidak sengketa. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari lima bidang untuk permohonan rumah tinggal.
	Surat kuasa apabila dikuasakan.
	Fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
	Asli Bukti perolehan tanah/alas hak.
	Asli surat-surat bukti petepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol. dll) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
	Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas Loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti pembayaran uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
	Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan.

Prosedur

	Pemohon menyerahkan surat permohonan yang telah dilengkapi syarat administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau Kantor BPN Wil'ayah (Provinsi) atau BPN RI.
	Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon.
	Pemohon membayar biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah.
	Pengukuran dan pemeriksaan tanah oleh petugas (pemohon harus hadir).
	Pengumuman.
	Pembukuan hak dan penerbitan Sertifikat.
	Penyerahan Sertifikat.